NGAWI — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi mengikuti pelantikan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ngawi yang digelar di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan perwakafan sekaligus meningkatkan sinergi antara BWI, pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan pelayanan wakaf kepada masyarakat, Rabu (12/8/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua BWI Provinsi Jawa Timur, Dr. KH. Musta’in, M.Ag., Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Rianto Jatmiko, S.H, M.H., perwakilan BPN Kabupaten Ngawi, serta Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam se-Kabupaten Ngawi. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan proses perwakafan dapat berjalan secara tertib, mudah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua BWI Provinsi Jawa Timur, Musta’in, menyampaikan bahwa keberadaan dan pelantikan pengurus BWI di tingkat kabupaten merupakan sebuah keharusan. Menurutnya, BWI memiliki peran strategis untuk membersamai pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perwakafan, khususnya dalam memastikan legalitas nadzir sebagai salah satu bagian penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf.
“Pelantikan ini merupakan sebuah keharusan, karena BWI nantinya akan membersamai pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan wakaf kepada masyarakat. Ketika tidak ada SK nadzir wakaf yang dikeluarkan oleh BWI, maka BPN tidak dapat menerbitkan sertipikat wakaf kepada pemohon,” jelas Musta’in.
Ia menambahkan, keberadaan BWI di daerah diharapkan mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya. Dengan kelembagaan yang berjalan optimal, proses administrasi wakaf dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga aset wakaf yang telah diserahkan masyarakat memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk terus bersinergi dengan BWI Kabupaten Ngawi dalam menyegerakan proses penerbitan sertipikat tanah wakaf bagi masyarakat. Menurutnya, kepastian hukum terhadap aset wakaf penting untuk memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan wakaf.
“Pemerintah Kabupaten Ngawi akan selalu siap bersama-sama dengan BWI untuk menyegerakan proses penerbitan sertipikat tanah wakaf. Kami berharap masyarakat tidak perlu ragu untuk mewakafkan hartanya, karena pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan dan memastikan prosesnya dapat berjalan dengan baik,” ujar Dwi Rianto.
Dwi Rianto juga menilai wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, BWI, Kementerian Agama, BPN, serta jajaran KUA dan penyuluh agama dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan wakaf yang semakin mudah dan optimal.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Moh. Ersat, menyambut baik pelantikan Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Ngawi tersebut. Menurutnya, Kementerian Agama melalui jajaran KUA dan penyuluh agama Islam memiliki posisi strategis dalam mendampingi masyarakat dalam proses perwakafan, mulai dari pemahaman mengenai wakaf hingga pemenuhan aspek administrasi dan legalitasnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan BWI Kabupaten Ngawi, diharapkan koordinasi dan pelayanan perwakafan di Kabupaten Ngawi semakin terintegrasi. Kemenag Ngawi bersama BWI, Pemkab Ngawi, BPN, KUA, dan para penyuluh agama akan terus mendorong tertib administrasi serta percepatan sertifikasi tanah wakaf, sehingga aset wakaf masyarakat memiliki kepastian hukum dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat dan pembangunan daerah.
