NGAWI — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kontrak Komitmen di Media Center Kankemenag Ngawi. Rakor dipimpin oleh Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Ngawi, Pujianto, serta diikuti oleh perwakilan Penyuluh Hukum, Subbag Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), dan Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma), Rabu (22/7/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyamakan visi, persepsi, dan mekanisme pelaksanaan monitoring serta evaluasi terhadap kontrak komitmen yang telah ditandatangani oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kankemenag Ngawi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan madrasah. Melalui koordinasi ini, seluruh tim yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai indikator penilaian, pola pendampingan, serta tindak lanjut yang akan dilakukan selama proses monitoring berlangsung.

Dalam arahannya, Pujianto menyampaikan bahwa kontrak komitmen bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk kesepakatan bersama yang mencerminkan komitmen seluruh satuan kerja dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Kontrak komitmen tersebut menjadi wujud sinergi antara Kankemenag Ngawi dengan seluruh satuan kerjanya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.

"Monitoring dan evaluasi ini bukan untuk mencari kekurangan, tetapi menjadi sarana bersama untuk mengukur sejauh mana komitmen yang telah disepakati dapat diimplementasikan. Apabila masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, maka akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memberikan pendampingan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai," ujar Pujianto.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi nantinya, Kankemenag Ngawi akan memperoleh gambaran mengenai perkembangan implementasi kontrak komitmen di masing-masing KUA dan madrasah. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan, memperkuat sinergi antar satuan kerja, serta memastikan seluruh komitmen yang telah ditandatangani dapat diwujudkan secara optimal demi terciptanya pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas.