NGAWI — Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) bagi Subbagian Tata Usaha se-Wilayah Kerja Madiun. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Benteng Van den Bosch, Ngawi, dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Moh. Ersat, serta jajaran Subbagian Tata Usaha dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, Rabu (8/7/2026).
Dalam sambutannya, Moh. Ersat menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh peran strategis Subbagian Tata Usaha sebagai penggerak administrasi dan tata kelola organisasi.
"Berjalan atau tidaknya sebuah kantor sangat bergantung pada Subbagian Tata Usaha. Karena itu, kesehatan organisasi dan keseimbangan kinerja di Subbag TU menjadi dasar utama dalam menentukan kompetensi sebuah kantor," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap ASN perlu terus meningkatkan kapasitas diri melalui tiga kompetensi utama, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ketiga kompetensi tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Lebih lanjut, Moh. Ersat menyampaikan bahwa seorang ASN maupun pemimpin harus mampu memahami regulasi yang berlaku dan menjadikan data sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Kunci sukses seorang ASN maupun pemimpin adalah memahami regulasi. Selain itu, setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data agar keputusan yang dihasilkan tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami hierarki peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Dalam hukum tata negara berlaku prinsip bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Pemahaman terhadap hierarki regulasi ini harus menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan penyusunan kebijakan," imbuhnya.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan sinergi antar Subbagian Tata Usaha se-Wilayah Kerja Madiun dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.
